MARTAPURA, GLOBALMARTAMEDIA.COM
Membuka Jendela Dunia
Kalsel/ Langkanya gas LPG 3 kg di berbagai daerah di Kalimantan Selatan sangat meresahkan warga masyarakat, Kemungkinan adanya pengurangan kuota yang dimainkan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab demi meraup keuntungan, Khususnya di Kabupaten Banjar kelangkaan gas elpiji 3 Kg diduga disebabkan masalah pendistribusian yang tidak tepat sasaran, Pangkalan yang berhak menerima sesuai kebutuhan terkadang dialihkan ke Pangkalan lain serta adanya pengurangan terhadap pendistribusian bila tidak sesuai dengan kesepakatan antara penyuplai dan pangkalan, diperparah dengan penyimpangan penyaluran kepada warga masyarakat. (07/07/2026)
Untuk Kuota buat daerah sebenarnya Pemerintah dan Pertamina sudah terpenuhi dan tercukupi, Namun terkadang sering disalah gunakan, seperti kuota daerah lain dialihkan ke daerah lain yang berani harga lebih tinggi dari daerah yang berhak menerimanya. Dalam hal ini aparat penegak hukum dan instansi yang berwenang harus lebih serius menanganinya. Termasuk Pangkalan Pangkalan yang nakal, Mereka tidak takut dengan aturan hukum karena bisa mereka atasi dengan enteng. Hari ini kena kasus besok atau lusa sudah clear semuanya.
Warga yang memiliki Pangkalan mengatakan, Kami tidak pernah mendapatkan peringatan, apalagi kasus berbau hukum. Malah kami sering yang mendapat imbasnya. Banyak sekali Pangkalan yang harus memenuhi ketentuan bagi penyuplai atau agen untuk mereka, Kemudian sopir truk pengangkut gas elpiji 3 Kg ke Pangkalan pun mengikuti hal serupa, kalau Pemilik Pangkalan tidak merespon, maka sopir truk pengangkut gas elpiji 3 Kg mengantar ke Pangkalan lain yang ada memberikan keuntungan selain dari ketentuan perusahaan. Hendaknya ini ditindak lanjuti oleh aparat berwenang.
“Saya sering memberikan pelayanan spesial bagi sopir mengantar gas elpiji ke Pangkalan yang saya miliki, Kalau tidak begitu mereka sangat lambat untuk mengantarkan gas elpiji 3 Kg sehingga antrian panjang memenuhi halaman rumah kita, bahkan tidak jarang nihil sampai esok harinya gas tidak datang. Kita yang di salahkan warga masyarakat karena katanya membuang waktu mereka untuk ngantri menunggu. Ini juga perlu penindakan dari aparat yang berwenang agar tidak terus berlanjut,” ungkapnya sambil minta identitas nama pangkalannya dirahasiakan.
“Apalagi di situasi langkanya gas 3 Kg di masyarakat, terkadang sopir minta jatah buat anak buahnya yang menurunkan gas tersebut dari truk. Ga masalah sih kalau datang gasnya banyak dan mencukupi. Ya saya berharap pemerintah bijaksanalah dalam segala hal, apalagi suasana seperti ini orang taunya menyalahkan pangkalan, padahal mereka tidak tau kondisi yang juga kita hadapi. Warga yang tidak kebagian untuk mendapatkan gas ngomel setengah mati,” tuturnya dengan nada kesal.
Pemerintah daerah seharusnya bekerja sama dengan distributor gas elpiji 3 Kg dan aparat kepolisian melakukan inspeksi mendadak ke pangkalan dan pengecer nakal untuk menindak praktik penyelewengan agar warga tidak terdampak langsung. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar, Terkait Kondisi Harga dan Pasokan LPG 3 kg di Kabupaten Banjar Menurut Kepala Dinas DKUMPP Kabupaten Banjar,” Baihaki, saat di konfirmasi via telpon mengatakan kebenaran informasi harga tersebut.
Informasi yang disampaikan sesuai dengan pemantauan tim di lapangan. Harga eceran LPG 3 kg bersubsidi saat ini berada di kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per tabung. Angka ini melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) resmi yang ditetapkan, yaitu Rp16.000 – Rp18.000 per tabung (tergantung wilayah), sehingga membebani daya beli masyarakat. Penyebab Kenaikan Harga Salah satu faktor penyebab utama yang teridentifikasi adalah penurunan alokasi kuota pasokan ke pangkalan resmi.
“Jika sebelumnya rata-rata pangkalan mendapatkan jatah sekitar 560 tabung per bulan, saat ini jatahnya turun menjadi sekitar 420 tabung per bulan, bahkan ada yang menerima jatahnya sekitar 200 tabung, Berkurangnya jumlah pasokan yang masuk ke daerah menciptakan kelangkaan relatif, sehingga terjadi penumpukan permintaan dan mendorong peningkatan harga di tingkat pengecer,” jelasnya kepada awak media www.globalmartamedia.com Selasa, (07/07/2026).
“Tindak Lanjut yang telah kami laksanakan adalah Pemerintah Kabupaten Banjar melalui DKUMPP dan instansi terkait terus melakukan Pemantauan berkala terhadap ketersediaan stok dan pergerakan harga di lapangan, Koordinasi dengan PT Pertamina untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan mengupayakan penambahan kuota sesuai kebutuhan riil masyarakat serta Penertiban harga guna mencegah praktik penimbunan dan penjualan di atas ketentuan resmi,” urainya mengakhiri keterangan.
Sumber,” Dny/Arl/Elg (BGM)
