MARTAPURA, GLOBALMARTAMEDIA.COM
- @ Membuka Jendela Dunia.
Kalsel/ Pemerintah daerah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan yang menyalurkan bantuan perlindungan sosial (Bansos) untuk masyarakat miskin dan para pekerja informal yang pendapatannya terdampak Virus Corona (Covid-19) khususnya di wilayah Kecamatan Martapura sangat tidak sesuai dengan yang diharapkan warga. Padahal Pemerintah Pusat untuk bansos pertiga bulan Total anggarannya Rp 21 triliun. (29/04/2020)
Pemerintah pusat banyak memberikan bantuan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk sembako. Tujuan dari bantuan ini adalah agar masyarakat diharapkan jadi penyanggah daya beli masyarakat di tengah penurunan ekonomi akibat COVID-19. Pemberian bantuan ini juga sebagai senjata pemerintah menahan ancaman krisis ekonomi di tengah pandemi Corona.

Sambungnya lagi, apakah bantuan tersebut layak buat masyarakat yang terdampak Covid-19 !!? 10 Kg beras dan 24 butir telur dibagi 30 kepala keluarga” ini tidak cukup dimakan satu hari untuk satu keluarga. ” Belum lagi satu RT ada yang lebih dari 30 kepala keluarga, ini bantuan atau cuma Formalitas semata. Ketua RT 01 melanjutkan, Kami tidak mengambil bantuan tersebut karena takut terjadi konflik di lingkungan RT kami,” jelasnya.
Awak media menyambangi kantor kelurahan untuk menemui dan konfirmasi langsung kepada pihak kelurahan yang membagikan bantuan tersebut, kebetulan langsung bertemu dengan Lurahnya,” Astamajdi mengatakan, inilah bantuan yang kami terima dari Pemerintah daerah, kami cuma menyalurkan saja” beginilah keadaannya bantuan yang di bagikan kepada warga terdampak Covid-19,” ucap Astamajdi.
Begitu juga dengan Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kota, yang saat itu Lurahnya sedang tidak ada dan jarang ada di kantor, Bantuan tersebut tidak berbeda dengan Kelurahan Keraton dan kelurahan lainnya. Namun pihak pegawai dari kelurahan yang membagi ke rumah Ketua RT setempat, alasan pihak kelurahan sekumpul menjaga jarak sosial,” katanya. Staf Kelurahan Sekumpul juga pertanyakan bantuan yang mereka bagikan. ini membuat aparat kelurahan disalahkan warga karena bantuan berupa sembako yang tidak relevan.

