JAKARTA, GLOBALMARTAMEDIA.COM
- @Membuka Jendela Dunia.
Calon Presiden Joko Widodo sebaiknya Mundur dari Jabatannya dan Minta Maaf pada Rakyat ketimbang Didiskualifikasi dan Korban lebih banyak akan berjatuhan, karena Rakyat Indonesia tau bahwa di kurangi. Akibat Kejahatan dan Kecurangan dalam pelaksanaan PEMILU 17 April 2019. Capres Joko widodo dan KPU harus mundur dan meminta maaf pada Rakyat, Bangsa Indonesia karena telah menghancurkan Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi, Menodai Amanat Konstitusi dan Amanat Rakyat dengan kejahatan kecurangan pemilu masif dan kegagalan ekonomi. Jika tidak, gerakan kedaulatan rakyat akan mencapai ratusan ribu warga, bahkan jutaan orang untuk menumbangkan kejahatan pemilu dengan dampak diskualifikasi Jokowi dan ambruknya rezim Jokowi ini. (25/04/2019)
Dan aksi ini mendapat dukungan dan simpati seluruh Dunia, di antaranya AS, Uni Eropa dan sekutunya, yang sudah mengetahui kejahatan pemilu di Indonesia, malah ditandai dengan penarikan keluar dana Trilyunan rupiah dari Indonesia. Dalam beberapa hari ini sudah Rp11 trilyun dana minggat keluar dari Indonesia dan BI pun mulai panik dan blingsatan kalau arus dana keluar itu berkelanjutan. Jokowi ngeblok ke China komunis dan itu tercela dan dimusuhi oleh AS, Uni Eropa dan sekutunya,” Tegasnya.
Saran dan pandangan Bennie Akbar Fatah,” aktivis senior Gerakan 1998 dan mantan pimpinan KPU era Presiden Habibie. Bennie Fatah yang sahaja ini, adalah mantan Direktur Pengeboran korporasi Migas AS di Asia Tenggara dan alumni sekolah drilling minyak Texas, USA. Jokowi,” Harus belajar dari Soekarno, Soeharto dan Gus Dur yang memilih mundur ketimbang diserbu, didemo dan dilengserkan rakyat banyak dengan potensi konflik horisontal. KPU, katanya, harus minta maaf karena semua komisionernya terancam hukuman penjara dengan meninggalnya lebih 500 petugas KPPS dan kecurangan pemilu dimana menurut pasal 542, soal salah input yang mengakibatkan hilangnya 1 suara, bisa dikena pidana penjara hingga 4 tahun. Apalagi Situng yang diketahui salah input ribuan kali,” Sesalnya.
Para aktivis menganalisis, pada 22 Mei dan 25 Mei 2019, Percuma KPU paksakan menang Jokowi Maruf karena pemilu tidak jurdil, KPUnya tidak kredibel, dan pergolakan Daulat Rakyat bakal deras merobohkan kejahatan pemilu dan mendiskualifikasi Jokowi (01). Kalau KPU paksakan menang Jokowi (paslon 01) bakal jadi krisis legitimasi dan pasar bakal menolak, seirama dengan perlawanan Daulat Rakyat oleh civil society dan kubu 02. Rupiah bakal ambruk dan krisis ekonomi membayangi RI sampai akhirnya jatuh Jokowi yang selama ini ngeblok ke China RRC. (Fzb/Bar)