RIAU, GLOBALMARTAMEDIA.COM
- @ Membuka Jendela Dunia.
Diduga Gagal Paham Akan Peraturan tentang Pendidikan,” Rudiyanto, Kadisdik Riau Terkesan Legalkan Pungli di SMA Negeri 1 Perhentian Raja Kampar, Saya sudah kordinasi dengan kepsek SMA 1 Penghentian Raja, Berdasarkan keterangan kepseknya memang benar ada sumbangan sebesar Rp 503.000 untuk pembelian komputer sebanyak 45 unit untuk pelaksanaan UNBK, Bantuan dari Provensi 23 unit sedang siswa yang mengikuti UNBK 190 !?? (25/06/2019)
Kekurangan tersebut pihak komite sekolah berinisiatif membantu, lalu mereka rapat dengan seluruh Wali Murid, Kemudian lahirlah keputusan untuk membantu membeli 45 unit komputer tersebut dengan teralis serta gorden untuk pengamanan, dan ada Notulen Rapat dan daftar hadir Wali Murid, dan Wali MMurid tidak ada yang keberatan karena ini inisiatif komite, bukan sekolah. Laporan krinologis tertulis serta NNotulen dan daftar hadir serta foto komputer dan ruangan segera besok saya naikkan ke bapak,” Ungkapnya.
Rudianto dalam laporan yang disampaikan Via WhatsApp Pribadinya kepada Edi Natar Nasution Wakil Gubernur Riau baru-baru ini, Dalam laporan tersebut diatas yang telah diberi Rudianto Kadisdik Riau kepada Wakil Gubernur Riau, yang terkesan dan atau diduga gagal paham akan Permendikbud 75 tahun 2016 serta diduga legalkan dugaan tindakan pungutan Liar yang diduga dilakukan pihak sekolah melalui Komite,” Tegasnya.
Awak media mencoba lakukan konfirmasi langsung kepada Rudianto via telpon seluler pribadinya 081266363768, untuk mempertanyakan apakah benar sekolah melaluii Komite Sekolah dibenarkan lakukan pemungutan terhadap seluruh siswanya sebesar Rp 503.000/Siswa secara ‘ Flat ‘ (sama), tanpa mempertimbangkan ekonomi siswa dan atau masyarakat miskin dan atau tanpa melakukan subsidi silang?, mempertanyakan apakah dalam pelaksanaan UNBK siswa dapat dibebankan biaya sebesar Rp 503.000/ siswa untuk seluruh siswa didiknya berjumlah 470 siswa didik ?, serta apakah bagi sekolah yang belum dapat melaksanakan Ujian Akhir berbasis Komputer wajib melaksanakan berbasis Komputer (UNBK), hingga siswa dibebankan biaya sebesar Rp 503.000/siswa untuk pembelian Komputer agar pelaksanaan UNBK dapat terlaksana,” Sesalnya.
Bagaimana dengan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Ujian akhir yang dapat dilaksanakan secara manual (UNKP) !? Hingga berita ini di Publikasikan, dirinya,” Rudianto Kadisdik Provensi Riau yang dihubungi awak media via telpon seluler pribadinya lebih baik memilih bungkam dan diam. Sementara dikonfirmasi via WhatsApp pribadinya tidak dapat dilakukan, dikarenakan,” Rudianto lakukan pemblokiran WhatsApp Awak Media setelah menerima link pemberitaan akan dugaan pungutan liar yang diduga telah dilakukan SMA Negeri 1 Perhentian Raja Kabupaten Kampar Riau,” Tutupnya.
Sumber,” Ismail (elg)
