JAKARTA, GLOBALMARTAMEDIA.COM
@ Membuka Jendela Dunia.
Jakarta/ Direktur Eksekutif CERI,” Yusri Usman menegaskan, Katanya” Saya sangat tidak sependapat bila ada yang mengatakan BBM jenis Premium Ron 88 sulit dihapus di SPBU Pertamina karena mafia migas, jelas ini pendapat (asbun) asal bunyi. (28/12/2021)
“Jika kita percaya pendapat asbun itu, maka sama saja menuduh bahwa Presiden Jokowi bagian dari mafia migas,” Ucap Yusri Usman.
Karena keberadaan Premium di SPBU Pertamina disebabkan oleh Peraturan Presiden nomor 43 tahun 2018 tentang Penyedian, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM yang merupakan perubahan Perpres nomor 191 tahun 2014, semuanya ditanda tangani oleh Presiden Jokowi.
Menurut Direktur Eksekutif CERI,” Yusri Usman menyampaikan, Didalam Perpres tersebut sudah jelas dikatakan bahwa BBM Premium adalah BBM Khusus Penugasan dan wajib disediakan oleh Pertamina di SPBU yang wilayah peredarannya ditetapkan oleh Pemerintah, sekali lagi penegasan saya bahwa Premium bukan BBM Subsidi, tetapi BBM Khusus Penugasan.
“BBM Subsidi tetap hanya Solar dan Minyak Tanah, termasuk jenis BBM Tertentu,” Terang Yusri.
Karena termasuk BBM Khusus Penugasan, maka harga eceran di SPBU ditetapkan oleh Pemerintah sesuai Pasal 14 ayat 8,9 dan 10 Perpres nomor 43 tahun 2018.
Namun,” Yusri Usman menilai, jika harga keenomian premium lebih tinggi dari harga eceran SPBU, sebagai konsekwensi penugasan kepada Pertamina sesuai UU BUMN, Pemerintah wajib memberikan kompensasi kepada Pertamina atas kerugian dari penugasan.
“Sehingga soal keberanian menghapus BBM Premium dan Pertalite sangat tergantung keberanian Presiden memutuskannya dengan segala konsekwensinya,” Pungkasnya.
Mengingat, BBM Premium yang harganya sangat terjangkau oleh rakyat bawah, digunakan juga sebagai angkutan umum dan angkutan barang di kota hingga Desa Desa.
Apalagi dalam kondisi pandemi 19 selama dua tahun ini telah banyak menurunkan daya beli rakyat, sehingga penghapusan BBM Premium dalam jangka waktu dekat tentu akan beresiko terjadi gejolak harga harga kebutuhan pokok dan berpotensi terjadi gejolak sosial masyarakat dibawah yang lagi terpuruk daya belinya, itu hampir pasti.
Selain itu,” Yusri Usman menambahkan, proyek RDMP (Refinery Develoment Master Plan) untuk kilang kilang Pertamina belum ada yang beroperasi hingga saat ini, paling cepat beroperasi pada tahun 2023 untuk kilang Balikpapan, sementara Kilang yang ada sejak dulu memang di dirancang untuk memproduksi banyak Premium dan Solar, sebagian Pertamax untuk kalangan mampu.
“Premium itu merupakan percampuran 80 % HOMC (High Octane Mogas Component) dengan 20 % ekses Naftha dari kilang kilang,” Tegas Yusri Usman.
Malah, jika Premium dan Pertalite segera dihapus, sementara kilang RDMP belum ada yang beroperasi, saya pastikan import Pertamax akan meningkat tajam, sudah pasti importir akan berpesta pora.
“Oleh sebab itu, kita tunggu keberanian Presiden Jokowi menghapus Premium dan Pertalite diseluruh SPBU Pertamina segera mungkin, agar kita bisa saksikan siapa yang akan berpesta pora,” Ungkap Yusri kepada Awak Media globalmartamedia.com
Sumber,” Dny/Yus/Elg (Gmm)
