Bantuan Secara Tunai Lahan Subur Korupsi Tingkat Desa & Kelurahan.

JAKARTA, GLOBALMARTAMEDIA.COM

@ Membuka Jendela Dunia.

Jakarta/ Bantuan secara Tunai yang di keluarkan Pemerintah lewat Kementerian Sosial Jadi Lahan Subur Korupsi di Tingkat Desa dan Kelurahan, ini membuktikan Kebijakan Menteri Sosial,” Tri Rismaharini Kurang tepat, Malah kemungkinan besar menimbulkan kerugian Negara yang lebih nyata. (18/04/2021)

Program tersebut, Menurut Ketua Prodem,” Ir Iwan Sumule menilai, Langkah yang di ambil Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang membagikan Bantuan Sosial (Bansos) Pandemi Covid-19 secara tunai kurang efektif, Sebab bantuan langsung tunai banyak menimbulkan masalah di Daerah Pedesaan.

“Ketua Prodem,” Ir Iwan Sumule menambahkan, Bantuan Tunai tersebut kurang tepat dengan kebutuhan penerima, Beras sebesar 15 kg yang jauh lebih banyak dan bermanfaat diterima dibandingkan membeli dipasar dengan mengunakan bantuan sosial tunai, Apalagi sekarang banyak penerima Bantuan tunai tidak sesuai dengan harapan Menteri Sosial juga Pemerintah,” jelasnya.

Dengan Bantuan Tunai justru dapat menimbulkan terjadinya tindak Pidana Korupsi dalam skala global, Ini fakta yang terjadi dimana Kapolres Bogor,” AKBP Harun mengungkap fakta baru terkait kasus penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos terhadap 30 orang warga Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.

“Terbaru, Polisi menetapkan Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Cipinang,” Endang Suhendar sebagai tersangka Korupsi Bansos Kemensos. Sekdes Cipinang Endang Suhendar menarik setoran dari stafnya,” Lukman Hakim yang diketahui sudah lebih dulu menjadi tersangka dalam kasus ini,” ucap Kapolres.

Kejadian Korupsi Program Bansos Tunai yang serupa banyak terjadi di Daerah lain, Di Kabupaten Bogor yang jaraknya sangat dekat dengan Ibukota Jakarta, Mereka berani menyunat Dana Bantuan tersebut, Apalagi dengan Daerah luar jawa seperti Sumatera, Kalimantan dan Daerah lainnya.

baca juga :  Kejari Muba & Dinas PUPR Muba Diduga Kebal Hukum.

Mengapa demikian, Karena sistem pendataan penduduk yang dimiliki Pemerintah masih belum memadai dan tidak mempunyai sistem super canggih untuk mempasilitasi Bantuan Tunai tersebut, Akhirnya Bansos Tunai hanya jadi Lahan Sumber Korupsi bagi aparat Desa dan Kelurahan.

Tapi selama Program BANSOS Beras seperti tahun lalu dijalankan oleh Kemensos dengan menunjuk BULOG sebagai Pemasok Bansos Beras, Sangat sedikit masalah dilapangan yang di temukan, Malahan bantuan tersebut sampai kepada yang berhak menerimanya tanpa di potong sedikitpun dibandingkan dengan Bantuan tunai.

Banyak hal terjadi masalah Bantuan tunai, Penerima tidak sepenuhnya menerima Nominal Bantuan Tunai tersebut yang sudah di tetapkan Pemerintah dan Mentri Sosial,” Tri Rismaharini. Fakta di lapangan Bantuan Tunai terlebih dahulu di pangkas sebelum sampai ke tangan penerima dengan Modus dan alasan yang dibuat buat.

Sumber,” Iwn/Hrd/Mar (Gmm)