Kerusuhan di Wamena Tak Akan Berakhir.

  • @ Membuka Jendela Dunia.

Sebagian besar pengungsi imigran dari daerah lain mencapai sekitar 16.300, Sekitar 16.300 orang  telah dievakuasi dari Papua, seiring kerusuhan Wamena berlanjut. Kerusuhan Wamena dilaporkan dipicu oleh komentar rasis oleh seorang guru setempat terhadap siswanya, tetapi pihak kepolisian telah membantah laporan itu. Sejak saat itu, ribuan penduduk baik warga Papua maupun non-Papua telah dievakuasi, seiring berita tentang kekerasan yang semakin parah muncul di media sosial. (14/10/2019)

Namun, ada tanda-tanda situasi di Wamena kembali normal dengan banyak toko dan sekolah mulai dibuka kembali walaupun sebagian besar siswa masih takut untuk berangkat sekolah, sementara kantor-kantor pemerintah juga telah beroperasi sejak minggu ini. Sekitar 16.300 orang (sebagian besar imigran) diperkirakan telah dievakuasi dari Papua, seiring kerusuhan Wamena berlanjut. Kerusuhan Wamena dilaporkan dipicu oleh komentar rasis oleh seorang guru setempat terhadap siswanya, tetapi pihak kepolisian telah membantah laporan itu. Sejak saat itu, ribuan penduduk baik warga Papua maupun non-Papua―telah dievakuasi, seiring berita tentang kekerasan yang semakin parah muncul di media sosial. 

Pembakaran terjadi dimana mana

Namun, ada tanda-tanda situasi di Wamena kembali normal dengan banyak toko dan sekolah mulai dibuka kembali, walaupun sebagian besar siswa masih takut untuk berangkat ke sekolah, sementara kantor-kantor pemerintah juga telah beroperasi sejak minggu lalu. Lebih dari 16.300 warga telah menyelamatkan diri dari kerusuhan Wamena, Papua, pada Senin (7/10), seiring salah satu kekerasan yang paling mematikan dalam beberapa tahun ini telah memicu tuntutan untuk dilakukannya penyelidikan independen,” Ungkapnya.

Puluhan orang tewas saat kerusuhan Wamena meletus bulan lalu, di mana beberapa korban terbakar hidup-hidup ketika bangunan terbakar, dan yang lainnya tewas ditikam dalam kekacauan, menurut pihak berwenang. Sejak pertengahan Agustus, Papua telah dilanda gelombang protes massa dan kekerasan yang dipicu oleh rasisme terhadap penduduk asli Papua oleh penduduk dari bagian lain nusantara, serta seruan untuk memiliki pemerintahan sendiri di wilayah miskin tersebut,” Jelasnya.

Warga meninggalkan seluruh harta benda

Mayoritas warga Papua beragama Kristen dan merupakan etnis Indonesia dengan sedikit ikatan budaya dengan warga Indonesia lain yang mayoritas Muslim. Pada Senin (07/10), TNI AU mengatakan bahwa sekitar 11.400 orang kebanyakan transmigran―telah dievakuasi dengan pesawat militer. Beberapa ribu lainnya telah meninggalkan Papua dengan pesawat komersial sejak akhir September, Di hari yang sama, Human Rights Watch (HRW) menyerukan penyelidikan atas 33 korban tewas selama kerusuhan Wamena yang akan dipimpin oleh Komnas HAM. Pemerintah Indonesia juga harus segera mengizinkan Komisi HAM PBB untuk memiliki akses tanpa batas ke (Papua) unO*tuk menyelidiki situasi ini,” Kata HRW dalam sebuah pernyataan.

baca juga :  Komisi A DPRD Mimika  Mengecam Tindakan Pelanggaran HAM KKB Atas Guru Guru Di Beoga.

Kerusuhan Wamena dilaporkan dipicu oleh komentar rasis oleh seorangguru setempat terhadap siswanya, tetapi pihak kepolisian telah membantah laporan itu. Sejak saat itu, ribuan penduduk baik warga Papua maupun non-Papua telah dievakuasi, seiring beritatentang kekerasan yang semakin parah muncul di media sosial. Namun, ada tanda-tanda situasi di Wamena kembali normal dengan banyak toko dan sekolah mulai dibuka kembali walaupun sebagian besar siswa masih takut untuk berangkat sekolah, sementara kantor-kantor pemerintah juga telah beroperasi sejak minggu lalu, menurut seorang wartawan Gmm.

Yang Penting sanak famili selamat dari amukan penduduk pribumi

Transmigran telah menjadi minoritas yang berpengaruh di Papua, mereka pindah ke sana dari bagian lain Indonesia untuk mengejar peluang di wilayah yang kaya mineral tersebut. Pemberontakan separatis tingkat rendah telah membara selama beberapa dekade di Papua setelah pemerintah Indonesia mengambil alih wilayah itu dari Belanda pada tahun.

Pemungutan suara tahun 1969 yang disponsori oleh PBB untuk memilih apakah warga Papua ingin menjadi bagian dari Indonesia, secara luas telah dianggap sebagai kecurangan, dan pemerintah Indonesia telah lama menolak untuk mempertimbangkan pengadaan referendum lain.Petugas polisi berjaga-jaga saat protes di Mimika,Papua,Indonesia,”Tutupnya.

Sumber,” Bambang Karyanto (Gmm)