JAKARTA, GLOBALMARTAMEDIA.COM
Membuka Jendela Dunia
Jakarta/ Situasi yang sangat mengkhawatirkan di dalam negeri, Anak bangsa melakukan aksi unjuk rasa yang menentang omnibus law ke Tenaga Kerja serta Kesehatan selama rejim berkuasa yang sudah sangat parah, Para buruh dan dokter sangat menentang terkait Undang Undang omnibus law yang selalu dilakukannya unjuk rasa yang akan menjadi sangat luar biasa, karena dilakukan oleh para dokter. (09/06/2023)
Bahwa memang benar para buruh dan dokter yang hanya sebagian dari elemen rakyat, tetapi itu kulminasi dari kekecewaan rakyat pada kebijakan pemerintahan Jokowi. Sebelumnya sudah sering aksi unjuk rasa dilakukan oleh para mahasiswa, aktivis keagamaan dan emak-emak, Nah sekarang Jokowi mulai merasakan menjadi musuh rakyatnya, karena kebijakannya yang banyak menyengsarakan rakyatnya sendiri.
Unjuk rasa yang juga di lakukan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) lintas provinsi yang mengeluarkan pernyataan keras agar rakyat bergerak memakzulkan presiden. Jokowi telah melanggar TAP MPR no VI tahun 2001 tentang Etika Politik dan Pemerintahan di antaranya mewujudkan pemerintahan yang bersih, menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan.
Bahwa, TAP MPR No. VI tahun 2001 juga mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.
Menurut para pengamat politik, Janji yang sering di lontarkan oleh Jokowi dengan gaya politiknya yang banyak mengiming imingi namun tidak terbukti. Dari mobil Esemka, tidak impor pangan, daftar ribuan triliun di kantong, puluhan ribu Puskesmas, revisi UU ITE, penguatan KPK hingga Kereta Cepat tanpa dana APBN, maka faktor yang membuat rentannya Jokowi untuk menjadi musuh rakyat antara lain”
Pertama, memaksakan UU yang berbasis Omnibus Law baik tenaga kerja maupun RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada profesi dan kepentingan rakyat. Lebih memperkuat posisi pemilik modal dan asing. Perlindungan hukum yang lemah bagi pekerja dan nakes.
Kedua, KKN yang dahsyat di tengah kehidupan rakyat yang semakin terjepit dan harga kebutuhan pokok yang melambung. Penuntasan kasus korupsi tidak konsisten, pilih-pilih, dan tidak berefek jera. KPK yang terkendali dan terkendala. Pemborosan uang negara dan gaya hidup mewah.
Ketiga, pejabat publik hilang rasa malu. Presiden yang terang-terangan cawe-cawe bermain politik demi kepentingan kekuasaan, menghabisi lawan politik dengan memperalat hukum, serta para pejabat yang rangkap jabatan dalam tampilan politik tamak atau serakah (political chinchy).
Keempat, jauh dari karakter negarawan tetapi menjadi pebisnis bahkan tukang jual proyek. Bagaimana IKN sudah “diobral” dengan hak tanah hingga 160 tahun, buka pintu warga singapura lompat kapal untuk membeli ruang pemukiman dan bisnis, serta aset negara baik bandara maupun jalan tol yang dijual-jual.
Kelima, mengubah demokrasi menjadi oligarkhi. Kedaulatan rakyat digerus dan dihabisi. Oligarki bisnis yang menguasai negeri berkolaborasi dengan oligarki politik. Termasuk peran berlebihan partai politik. Konsepsi dan kebijakan ”democratic policing” mendukung proses penggerusan demokrasi.
Atas dasar itu maka wajar jika rakyat melihat Jokowi sebagai pemimpin negara yang tidak bersahabat pada rakyat. Rakyat pun wajar pula untuk tidak peduli dan tidak bersahabat pula kepada Jokowi. Sederhananya Jokowi menjadi musuh rakyat.
Prediksi ke depan akan semakin keras teriakan agar Jokowi mundur dari jabatan sebagai Presiden atau masif gelombang desakan kepada DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan Presiden. Terlalu lama rakyat tidak dihargai akan hak-hak dan kepemilikan atas kedaulatannya. Konstitusi yang diabaikan, bahkan diinjak-injak.
Sumber,” Sua/Zhn/Riz (GMM)
