GARUT, GLOBALMARTAMEDIA.COM
@ Membuka Jendela Dunia.
Jabar/ Ketua LP3 Buka Suara terkait adanya kesepakatan buta yang di buat oleh PT Pratama Abadi dengan tokoh yang mengatas namakan Limbangan dan Garut, Serta Publik Cijolang sebagai tuan rumah dari pembangunan PT Pratama Abadi tersebut, yang mempunyai hak untuk mengatur segala kebijakan daerahnya sendiri. (23/12/2020)
Sebagai Ketua Lembaga Pengawas Pelayanan Informasi Publik dan sekaligus sebagai Putra Daerah Cijolang dan wakil dari suara para tokoh masyrakat dan tokoh agama yang ada,” Gunawan atau yang akrab disapa Kang Papau menolak keras segala kesepakatan yang di buat oleh Bupati Garut.
Mereka mengklaim telah bertemu dengan perwakilan dari Cijolang, Padahal publik Cijolang beserta para tokoh Cijolang tidak merasa pernah bertemu, Jadi menurut kami sebagai warga Cijolang lebih baik Pak Bupati undur diri saja dari jabatannya sebagai Bupati Garut,” jelas Kang Papau.
Menurut Kang Papau sebagai Ketua Lembaga Pengawas Pelayanan Informasi Publik dan juga sekaligus sebagai Pimpinan Redaksi globalmartamedia.com mengatakan, Bupati itu harus propesional, Bahwa setiap kebijakan publik itu harus melibatkan unsur unsur publik yang ada, Kalau lah PT Pratama Abadi memang lahirnya di Cijolang itu atas kebijakan kalian yang bermupakat buta.
“Seharusnya segala kebijakan Publik itu melibatkan masyrakat dalam perencanaan pembuatan kebijakan, Masyrakat berhak tau dan harus di libatkan, ingat UU pelayanan publik no 25 tahun 2009 dan UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” Ungkap Kang Papau.
Lanjut Kang Papau,” Kami tidak menolak kemajuan jaman di Daerah kami, Tidak menolak mereka mau berinfestasi, Kami juga tidak menolak mereka ingin memajukan Daerah kami, Tapi kalau dengan tingkah laku yang arogan dan merasa Daerah Limbangan itu milik sekelompok orang tertentu dan merasa sangat dekat dengan Bupati dan PT Pratama Abadi, Buat kami segala kebijakan yang kalian buat itu batal demi hukum dan rasa keadilan publik/barisan Cijolang satu dan Limbangan secara luas,” Tukas Kang Papau.
Kita perlu jejak pendapat Lembaga lembaga survei dari kebijakan publik, itu survei di lapangan, Pernah ada yang minta tanda tangan kepada tokoh dan pemuka agama untuk minta dukungan, Tidak ada tuh yang beri tanda tangan dan mau mendukung, Saya siap untuk diskusi terbuka demi rasa keadilan masyrakat yang di lahirkan untuk kemaslahatan publik itu sendir, Bupati, DPR dan Pengusaha harus mau duduk bareng dengan warganya, untuk menyelesaikan semua ini.
Selain masalah ini, Kang Papau juga menanyakan lahan ganti rugi yang harus sesui dari zona pertanian, Jaminan tentang kebutuhan air bersih untuk masyarakat sekitarnya. Warga Desa cijolang berhak menanyakan semua ini, Secara lembaga maupun media tempat saya bernaung siap mengawal semua permasalahan ini.
“Hal ini disampaikan Kang Papau dan keluarga besar Aljabar di Pondok Pesantren Al Islah Buntet dibawah Pimpinan Almukarrom KH. Sholeh Juhdi yang Juga Selaku Pembina di LP3,” Tutup Kang Papau.
Sumber,” Pau/Onedy/Elg (Gmm)
